Sampang(radarpagi.id) – Topeng keberhasilan pembangunan jalan rabat beton dari Dana Desa di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, akhirnya runtuh. Proyek yang sebelumnya dipoles sebagai etalase sukses pembangunan desa kini justru menampakkan boroknya: retak memanjang, mutu dipertanyakan, dan menyisakan kecurigaan publik yang kian mengeras, Jum’at 02-01-2026.
Fakta lapangan membantah keras narasi manis yang sempat disebarluaskan melalui pemberitaan salah satu media daring. Jalan rabat beton yang dibiayai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 itu telah menunjukkan kerusakan serius meski usianya belum genap setahun. Retakan tampak jelas dan berulang di banyak titik, seolah menjadi penanda bahwa ada sesuatu yang keliru sejak awal pengerjaan.
Hasil pantauan di lokasi mengungkap, rabat beton sepanjang kurang lebih 250 meter dengan lebar sekitar 2,5 meter itu sudah mengalami degradasi struktur dini. Kondisi tersebut jelas tidak sebanding dengan nilai anggaran sekitar Rp244 juta yang bersumber dari uang publik. Ketimpangan antara biaya dan hasil inilah yang kini menjadi pusat sorotan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih membuka data dan menjelaskan persoalan teknis secara terbuka, proyek ini justru lebih dulu dirayakan lewat pemberitaan bernada glorifikasi. Bagi warga, pola tersebut terkesan sebagai upaya membangun citra, bukan menyampaikan kebenaran. Kerusakan yang kasat mata menimbulkan dugaan serius: apakah mutu material ditekan, volume dikurangi, atau metode pengerjaan menyimpang dari spesifikasi?
“Kalau pekerjaannya benar, kualitasnya mestinya bicara sendiri. Tapi ini baru seumur jagung sudah retak di mana-mana. Wajar kalau publik menduga ada permainan,” ujar seorang warga Desa Krampon yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (01/01).
Keluhan serupa datang dari warga lainnya. Mereka menilai bangunan tersebut jauh dari standar kelayakan jika dibandingkan dengan besarnya anggaran. Retak dini pada infrastruktur baru dipandang sebagai sinyal keras adanya dugaan penggunaan material di bawah spesifikasi teknis, baik dari komposisi adukan, ketebalan beton, hingga kualitas pengerjaan di lapangan.
Sorotan lebih tajam disampaikan pemerhati kebijakan publik Madura, Agus Sugito. Menurutnya, sikap Pemerintah Desa Krampon yang lebih sibuk mengelola persepsi ketimbang membuka ruang audit justru memperkuat kecurigaan publik.
“Ketika fakta lapangan menunjukkan kerusakan, respons yang muncul malah pencitraan. Ini pola klasik. Publik wajar menilai ada upaya menutupi dugaan mark up atau penyimpangan kualitas, bukan menyelesaikan masalah secara jujur,” tegas Agus.
Ia menegaskan, dalam tata kelola Dana Desa, kritik bukan musuh, melainkan instrumen kontrol. Bangunan yang baru selesai namun sudah retak, kata dia, merupakan indikator kuat bahwa spesifikasi teknis dan komposisi material patut diuji ulang melalui audit independen.
Lebih jauh, Agus mengingatkan bahwa menggandeng media untuk membangun opini positif tanpa dibarengi transparansi dokumen—mulai dari RAB, spesifikasi teknis, hingga hasil uji mutu—adalah langkah berisiko tinggi. Praktik semacam itu justru berpotensi menggerus kepercayaan publik dan memperdalam kecurigaan adanya penyimpangan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Krampon memilih diam. Tidak ada keterangan resmi terkait penyebab keretakan, tidak pula penjelasan teknis yang dapat diverifikasi publik. Bungkamnya pemerintah desa justru memperkuat dugaan bahwa persoalan ini lebih diarahkan pada pengendalian citra, bukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Kini, desakan publik menguat agar dilakukan audit teknis dan audit anggaran secara terbuka dan independen. Masyarakat menuntut kejelasan: apakah Dana Desa benar-benar diwujudkan menjadi infrastruktur berkualitas, atau justru terkubur di balik retakan beton dan narasi pencitraan yang runtuh di hadapan fakta lapangan.
